Dalam upaya menjaga iklim usaha dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa penindakan terhadap aksi premanisme menjadi salah satu prioritas utama kepolisian. Dalam berbagai pernyataannya, Kapolri menyoroti bagaimana aksi-aksi preman merugikan pelaku usaha dan menghambat masuknya investasi ke berbagai daerah di Indonesia.
Kapolri menyampaikan bahwa praktik pemalakan, ancaman kepada pengusaha, serta penguasaan wilayah secara paksa oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab telah menjadi momok yang merusak citra keamanan nasional. Oleh sebab itu, ia menyerukan tindakan cepat, tegas, dan terukur terhadap semua bentuk premanisme.
“Premanisme bukan hanya urusan kriminalitas biasa. Ini soal keberlangsungan ekonomi, lapangan kerja, dan kepercayaan investor. Kita harus bersihkan ini demi masa depan bangsa,” tegas Kapolri.
Kapolri juga menekankan bahwa semua jajaran Polri dari tingkat pusat hingga daerah harus bersinergi dan menjadikan penindakan premanisme sebagai program prioritas nasional. Penegakan hukum tidak boleh mandek, apalagi ketika menyangkut kepentingan pembangunan.
Salah satu strategi yang diterapkan adalah memperkuat intelijen lapangan serta memperbanyak razia rutin di wilayah rawan seperti kawasan industri, pelabuhan, proyek pembangunan, dan pusat perdagangan. Operasi terpadu antara Polri, TNI, dan Satpol PP juga mulai digalakkan di berbagai kota besar.
Di sisi lain, Polri juga menggandeng masyarakat dengan membuka saluran pengaduan langsung untuk memudahkan pelaporan tindak premanisme. Kapolri menjamin setiap laporan akan direspons cepat, dan identitas pelapor akan dilindungi sesuai aturan yang berlaku.
Langkah ini menuai dukungan positif dari kalangan pengusaha. Mereka menilai tindakan tegas Polri memberikan harapan baru bagi pelaku usaha untuk tumbuh tanpa tekanan dari oknum preman.
“Kami mendukung penuh tindakan Kapolri. Dunia usaha butuh keamanan. Dengan bersihnya premanisme, peluang usaha makin terbuka,” ujar salah satu pelaku UMKM di Jakarta Utara.
Pemerintah pun menyambut baik inisiatif ini. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, tindakan Kapolri merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas nasional, mengingat investasi adalah penggerak utama ekonomi Indonesia ke depan.
Untuk mengikuti perkembangan terbaru terkait kebijakan penindakan premanisme dan langkah Polri dalam menjaga stabilitas nasional, pembaca dapat mengakses informasi lengkap melalui situs resmi https://beritanegara.id/.